KLIK

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung terbuka pada Jumat siang, 11 Juli 2025, di ruang rapat Dulohupa DPRD, dipimpin langsung Ketua Komisi I, Muhlis Panai, SH, serta dihadiri para anggota Komisi I lainnya seperti Iskandar Mangopa, Arifin Kilo, Anton Abdullah, dan Herry Tedy. Hadir pula Asisten III Setda Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, yang juga merupakan anggota Majelis Penegakan Hukuman Disiplin (MPHD) ASN.

Dalam rapat tersebut, Haris Tome menegaskan bahwa status dr. Alaludin saat ini masih dalam proses pembebasan sementara dari tugas selaku direktur, guna kepentingan pemeriksaan internal atas polemik sebelumnya. Terkait kasus baru yang mengemuka yakni isi pesan pribadi yang tersebar, pihak MPHD disebut sedang mendalaminya secara prosedural.

Sementara itu, dr. Alaludin atau akrab disapa dr. Ala, secara terbuka memberikan klarifikasi atas percakapan WhatsApp yang belakangan menjadi buah bibir masyarakat. Dirinya mengakui bahwa pesan tersebut benar berasal dari dirinya dan merupakan percakapan dengan seorang kolega, yang menurutnya merupakan bagian dari urusan pribadi mengenai usaha jual-beli untuk kebutuhan pasokan daging sapi rumah makan di kota makasar.

“Saya mohon maaf kepada lembaga DPRD dan masyarakat. Saya tidak membantah bahwa isi percakapan itu milik saya. Namun, itu adalah percakapan pribadi dengan rekan saya, tidak ada maksud lain, dan sama sekali tidak terkait gratifikasi sebagaimana yang berkembang liar saat ini,” terang dr. Ala yang dari raut wajahnya mengnisyarakan mengalami tekanan psikis kelelahan.

Dirinya juga menambahkan, file percakapan itu secara tidak sengaja terkirim ke grup WhatsApp Pemda Kabupaten Gorontalo oleh anaknya yang masih kecil saat memegang ponselnya. “Saya tidak pernah bermaksud menyebarkan dokumen pribadi itu,” ujarnya penuh penyesalan.

Terkait frasa atau kata “proyek” dalam isi pesan, dr. Ala menegaskan bahwa yang dimaksud adalah proyek dagang pribadi terkait bisnis ternak, bukan proyek pemerintah maupun rumah sakit.

Selama hampir tiga jam rapat berlangsung, para anggota DPRD meminta agar dr. Ala menyampaikan seluruh fakta yang diketahuinya secara jujur dan terbuka. Di akhir pertemuan, Asisten III Haris Tome meminta DPRD memberikan ruang dan waktu bagi MPHD untuk menjalankan proses pemeriksaan internal sesuai regulasi ASN yang berlaku.

Selain membahas terkait isu isu chattingan tersebut, RDP juga membahas dan menyentil beberapa hal diantaranya terkait kontrak pekerjaan kumulatif bernilai 41 Milyar Rupiah yang terinformasi pernah ditanda tangani dr. Ala sebagai direktur RSUD MM. Dunda sebelum dibebas tugaskan dari jabatannya. Selain itu terkait fasilitas penunjang yang melekat terhadap dirinya sebagai direktur berupa ruang kerja direktur dan mobil dinas direktur, dimana dalam penjelasannya dr. Ala tengah berkonsultasi dengan BPKSDM Kabgor terkait ketentuan penyerahan aset daerah dimaksud.
 
Kini publik menanti sikap lanjutan DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap kasus ini, apakah akan mendorong pemanggilan lanjutan, merekomendasikan sanksi, atau membiarkan proses etik dan disiplin ASN berjalan sepenuhnya melalui jalur internal pemerintahan.