KLIK

Ketidakjelasan arah kepemimpinan PMI Kabgor seakan menahan langkah organisasi dalam menentukan ritme baru. Kondisi ini semakin kontras dengan mandat yang telah diberikan Pengurus PMI Provinsi Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan penunjukan Sumanti Maku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI Kabupaten Gorontalo.

SK tersebut tidak hanya menugaskan Plt Ketua untuk menjaga kesinambungan roda organisasi, tetapi juga memberikan mandat tegas melaksanakan musyawarah guna menetapkan Ketua PMI Kabupaten Gorontalo definitif. Menariknya, dalam dokumen resmi itu termuat batas waktu yang cukup ketat, yakni 14 hari sejak ditetapkannya tertanggal 7 Agustus 2025, yang kini hanya menyisakan dua hari lagi.

Dengan tenggat yang kian menghimpit, beberapa pihak pun menanyakan sejauh mana Plt Ketua yang ditunjuk atas dasar keputusan Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Ishak Liputo, mampu menunaikan mandat strategis tersebut. Apakah musyawarah penentuan Ketua definitif akan benar-benar terealisasi sesuai jadwal, atau justru kembali tersandera oleh tarik menarik kepentingan yang membayangi tubuh organisasi kemanusiaan ini?

Saat media mencoba mengkonfirmasi hal tersebut, Rabu, 19 Agustus 2025, kepada DR. Sumanti Maku selaku pihak yang dimandatkan melalui SK PMI Provinsi Gorontalo oleh Ishak Liputo sebagai Plt Ketua PMI Kabgor, Beliau hanya menjawab singkat, “sedang on proses sesuai penugasan dan batas waktu yg diberikan.” 

Media pun mencoba lebih jauh meminta informasi detail terkait langkah-langkah yang akan diambil. DR. Sumanti kembali menjawab dengan singkat: “sedang dioptimalkan prosesnya sambil koordinasi dgn pelindung dan ketua PMI provinsi.” Namun DR. Sumanti tidak menjelaskan lebih detail mengenai waktu dan mekanisme pelaksanaan sebagaimana tindak lanjut atas isi penugasan SK PMI Provinsi dimaksud.

Sebelumnya, seluruh tahapan yang tengah ditempuh dalam menyikapi dinamika organisasi ini telah dilakukan, sehingga melahirkan terbitnya SK provinsi tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, kejelasan mengenai polemik kepengurusan pucuk pimpinan organisasi kemanusiaan ini belum menunjukkan tanda dan arah yang jelas.

Lebih jauh, jika batas waktu yang ditentukan tidak juga dipenuhi, konsekuensinya bisa merembet pada legitimasi kepemimpinan PMI Kabupaten Gorontalo. Publik bisa menilai organisasi ini gagal menjaga ketegasan arah, sementara Provinsi berpotensi mengambil langkah intervensi lebih jauh, termasuk perpanjangan Plt, pembekuan, bahkan penunjukan langsung figur alternatif. Semua skenario itu akan semakin menambah panjang daftar krisis kepercayaan yang tengah membelit PMI Kabgor, sekaligus membuka ruang bagi spekulasi adanya tarik-menarik kepentingan politik di balik stagnasi musyawarah tersebut.

Kini, PMI Kabupaten Gorontalo berada pada titik krusial: dua hari ke depan akan menentukan apakah organisasi ini mampu keluar dari pusaran drama internal dengan kepemimpinan yang definitif, atau justru terperangkap dalam babak baru konflik yang lebih rumit.