KLIK

Dalam Paripurna tersebut Umar Karim pun mengecam langkah Badan Anggran DPRD yang meloloskan anggaran efisiensi sebanyak 5 Miliar yang tidak sesuai Instruski Presiden. Umar Karim atau yang disapa UK menilai langkah Badan Anggaran tersebut tidak menghormati instruksi Presiden. "Anggaran hasil efisiensi itu untuk rakyat, masa dipakai perbaiki Kamar Mandi Kantor Gubernur," kata Umar Karim sambil keningnya mengerut. "Apapun alasannya, itu tetap tidak masuk akal sehat," tambahnya.

Bahkan Umar Karim ikut terheran-heran karena disaat Banggar menyetujui 5 Miliar anggaran tidak sesuai Instruksi Presiden, DPRD pun ikut mendapatkan anggaran 17,3 Miliar. "Saya jadi heran, kok disaat Banggar menyetujui 5 Miliar anggaran tidak sesuai Inpres, DPRD mendapatkan bonus 17,3 Miliar," Coleteh UK sambil senyum-senyum ketika dikerumuni wartawan saat keluar dari ruang paripurna.

Dalam penjelasannya anggaran sebesar 17,3 Miliar untuk DPRD tersebut sebagian besar atau sekitar 75% digunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas. "Dari 17,3 Miliar yang diperoleh DPRD sekitar 75% akan digunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas," jelas UK.

Menurut UK alokasi anggaran untuk DPRD sebesar 17,3 Miliar sangat janggal dan mengherankan sebab dalam APBD-Perubahan TA 2025 justru beberapa OPD tidak mendapatkan alokasi anggaran yang cukup. Bukan saja OPD lain yang hampir tidak kebagian, Bahkan rakyat pun tidak mendapatkan porsi yang sepadan dalam APBD-Perubahan TA 2025. "Ini wajar, rakyat tidak bisa protes atas penambahan anggaran 17,3 miliar untuk DPRD, kan DPRD rakyat yang pilih, kebijakan DPRD adalah kebijakan rakyat pula," seloroh UK menggunakan bahasa sindiran.