KLIK

Pantauan media dan penjelasan staff sekertariat DPRD Provinsi Gorontalo menerangkan, “Kami sedang menyiapkan seluruh kelengkapan sidang, baik administrasi maupun teknis, serta menata ruang pelaksanaan sidang” ungkapnya.

Sidang kode etik tersebut akan menjadi forum resmi untuk BK bersikap dan memutus secara kelembagaan atas pelanggaran integritas yang dilakukan WM hingga menjadi atensi publik, sekaligus memastikan lembaga legislatif menjaga marwah serta kehormatan sebagai wakil rakyat.

Di sisi lain, sehari sebelumnya yakni Minggu 21/9/2025 Partai tempat WM bernaung sebagai kader yakni PDI-P resmi telah mengeluarkan keputusan tegas terkait pemecatan anggotanya. WM telah resmi diberhentikan dari keanggotaan partai buntut dari kasus yang mencuat. Langkah ini mempertegas sikap politik partai yang tidak mentolerir pelanggaran etik maupun perilaku anggotanya.

Dengan perkembangan terbaru ini, posisi WM kini berada pada titik krusial, selain menghadapi konsekuensi politik berupa pemecatan dari partai, ia juga akan berhadapan dengan proses penegakan kode etik di internal DPRD Provinsi Gorontalo.

Sidang kode etik dipandang sebagai momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Publik kini menunggu langkah tegas DPRD dalam menuntaskan perkara ini, bukan hanya demi menjaga citra lembaga, tetapi juga untuk memberikan pesan moral bahwa wakil rakyat dituntut menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab jabatan.