KLIK

Kepada media, Rabu (24/9/2025), Kepala BPKAD Kabupaten Gorontalo yang juga selaku Ex Office Bendahara Daerah Kabgor, Hariyanto Manan, menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk pencetakan KTP dalam APBD Induk 2025 telah tersedia sebesar Rp153 juta. “Anggaran itu sudah seratus persen terbayarkan. Bahkan saat ini kami juga tengah menyelesaikan tagihan tambahan sebesar Rp25 juta dari Disdukcapil untuk kebutuhan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA),” jelasnya melalui sambungan telepon whatsapp.

Namun, di tengah penegasan tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan ironi, antrean puluhan ribu permohonan masyarakat terkait pencetakan KTP masih berlangsung. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah persoalan sesungguhnya terletak pada kinerja proses perencanaan dan penggunaan anggaran.

Menanggapi usulan pengajuan tambahan anggaran dari Disdukcapil dalam APBD Perubahan 2025, Hariyanto menekankan bahwa mekanisme penganggaran daerah tidak semata bergantung pada ketersediaan kas, melainkan pada konsistensi terhadap proses perencanaan dan penganggaran SKPD. "Mekanisme ini yang menentukan apakah usulan tersebut telah tertuang dalam RKPD Perubahan, KUPA/PPASP sampai dengan APBD Perubahan tahun berjalan,” tegasnya.

Dengan Polemik ini membuka ruang kritik terhadap tata kelola anggaran di tubuh OPD teknis, sekaligus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar berpegang pada prosedur, tetapi juga memastikan implementasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.