KLIK

Rentetan Polemik yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Gorontalo saat ini seakan telah memicu keprihatinan masyarakat, bagaimana tidak sedikitnya ada beberapa polemik yang seakan menunjukkan hubungan komunikasi yang kurang terjalin baik antar OPD baik teknis maupun fungsional, misalnya lalainya pengimputan belanja oprasional tunjangan sertifikasi guru di Diknas, pun demikian dengan tidak terinputnya sebagian tunjangan anggota DPRD bahkan terkini menyangkut polemik penumpukan antrean pencetakan KTP yang tak kunjung terselesaikan akibat ketiadaan tinta cetak kembali memicu perhatian beragam kalangan masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa, dengan nada kecewa mengingatkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhenti saling menyalahkan dan justru bersatu membenahi persoalan yang kini sedang dipermasalahkan. Antara OPD dgn TAPD harus bersinegi ,  satu  tarikan nafas dan satu prekwensi agar golombang tidak saling menyundul.

“Ini sudah menjadi bahan pembicaraan orang banyak dan sungguh membuat daerah ini terganggu. Jangan sampai TAPD dan OPD justru saling menyandra kepentingan, apalagi saling menyalahkan. Imbasnya malah menurunkan kinerja layanan publik yang seharusnya menjadi prioritas,” tegas Iskandar sambil menggelengkan kepala, Kamis (25/9/2025).

Politisi Golkar itu menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka publik akan terarah langsung pada kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi. “Yang akan disalahkan tentu adalah pemerintah daerah, padahal persoalan ini sebenarnya bisa diurai jika perangkat kerjanya solid,” tambahnya.

Iskandar coba mengurai penjelasan Kepala BPKAD, Hariyanto Manan, terkait anggaran sebesar Rp153 juta yang dialokasikan untuk kebutuhan tinta cetak KTP. Berdasarkan perhitungan, alokasi tersebut semestinya cukup untuk mencetak sekitar 20 ribu keping KTP. Namun fakta di lapangan, masih ada lebih dari 30 ribu KTP yang menumpuk menunggu pelayanan.“Pertanyaannya, apakah benar sudah sebanyak itu KTP yang tercetak dengan alokasi yang ada? 

Ia pun mendesak agar segera dilakukan audit internal di seluruh OPD, untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel. “Jangan sampai pemerintahan yang mengusung semangat restorasi justru terseret oleh dosa-dosa masa lalu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskandar mengingatkan bahwa TAPD dan OPD semestinya bersinergi mewujudkan harapan dan visi-misi Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tony S. Junus. “Jika perangkat kerja di bawahnya justru saling sandera, yang terbentuk hanyalah kesan buruk bagi pemerintahan ini. Dan itu harus segera dihentikan,” pungkasnya.