KLIK

Mikson menegaskan bahwa langkah yang ia ambil sama sekali bukan didorong oleh kepentingan pribadi. Ia menekankan, sikap tegasnya merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait penertiban aktivitas pertambangan ilegal benar-benar dijalankan di daerah.

“Saya tidak berdiri atas nama pribadi. Semua langkah yang saya ambil adalah bagian dari amanah sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Gorontalo. Justru kami berkewajiban memastikan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai penindakan tambang ilegal dipatuhi dan dilaksanakan,” tegas Mikson.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengaitkan sikap keras Mikson dengan kepentingan tertentu dan personal. Namun, Beliau membantah tudingan tersebut dengan menyebut bahwa apa yang ia lakukan semata-mata berangkat dari aspirasi publik yang terus dirinya terima, baik dari masyarakat umum maupun kelompok masyarakat sipil.

Mikson juga mengingatkan bahwa praktik PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak luas bagi masyarakat, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian negara, hingga potensi konflik sosial, apalagi peti merusak lahan pertanian program ketahanan pangan. Karena itu, menurutnya, penolakan terhadap aktivitas ilegal tersebut adalah keharusan moral dan kelembagaan.

“Kalau ada yang menuding sikap saya berlebihan, seperti yang disampaikan perwakilan LSM Abd. Deno. A.J terhadapya dan Wakil Ketua Deprov Ridwan Monoarfa dan wakil Ketua Komisi II DR. Meyke Kamaru, senin 29/9/2025 diruang kerja Komisi II Deprov Gorontalo. Justru saya tegaskan, inilah saatnya semua pihak bersatu melawan PETI. Jangan sampai daerah kita hancur hanya karena kepentingan jangka pendek,” tambahnya.

Ia berharap dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menegakkan aturan dan melindungi kepentingan daerah dari maraknya aktivitas tambang ilegal di Gorontalo.