KLIK

Dalam keterangannya kepada media, Jumat (17/10/2025), Ludin menyebutkan bahwa keberadaan Tim Kerja Bupati saat ini sudah tidak lagi relevan dengan ketentuan regulasi pemerintahan daerah, terutama menyangkut efektivitas birokrasi dan efisiensi keuangan.

“Kalau kita melihat regulasi dan kondisi birokrasi saat ini, sudah waktunya Bupati Sofyan Puhi mengevaluasi bahkan membubarkan tim kerja. Langkah seperti itu sudah lebih dulu diterapkan oleh Pemda Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bupati Ismet Mile yang tegas membubarkan tim serupa,” ujar Ludin tegas.

Ia menambahkan, pembubaran tim kerja bukan sekadar langkah simbolik, tetapi bentuk komitmen terhadap efisiensi keuangan daerah. Menurutnya, keberadaan tim semacam itu kerap kali justru menambah beban pengeluaran keuangan tanpa berbanding lurus dengan peningkatan kinerja birokrasi.

“Kabupaten Gorontalo punya sumber daya aparatur yang cukup besar. Banyak ASN yang bisa diberdayakan optimal, apalagi dengan adanya posisi staf ahli di lingkup birokrasi daerah. Jadi tidak ada alasan untuk menambah struktur non-organik yang justru memboroskan anggaran,” jelasnya.

Ludin juga menekankan bahwa langkah pembubaran tim kerja dapat menjadi momentum bagi Pemda Kabupaten Gorontalo untuk menerapkan Instruksi Presiden tentang efisiensi dan pengendalian belanja pegawai. Dirinya menilai, implementasi efisiensi bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal membangun kultur pemerintahan yang profesional dan taat asas.

“Inpres efisiensi seharusnya menjadi pegangan moral dan administratif bagi seluruh kepala daerah. Menjalankan pemerintahan yang ramping, efektif, dan sesuai struktur yang diatur undang-undang adalah bagian dari komitmen reformasi birokrasi,” tutupnya.

Langkah pembubaran tim kerja, bila diambil oleh Bupati Sofyan Puhi, akan menjadi sinyal kuat bagi publik bahwa pemerintahan Kabupaten Gorontalo berada di jalur restorasi yang berorientasi pada efisiensi, integritas, dan optimalisasi aparatur sipil negara.