KLIK

Laporan ini secara spesifik menyoroti dugaan keterlibatan putra Bupati Bone Bolango, yang dikenal dengan inisial TKB, dalam sebuah permasalahan yang masih dirahasiakan detailnya, namun disebut-sebut terkait dengan penggunaan sumber daya daerah.
Aksi HMI Bone Bolango ini dilakukan setelah demonstrasi besar-besaran yang di gelar beberapa waktu lalu dinilai tidak mendapatkan respons yang memuaskan dari pihak eksekutif.

Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah dalam penyampaiannya kepada media Jumat 17/01/2025, mengonfirmasi bahwa mereka telah melengkapi aduan dengan sejumlah barang bukti digital. Bukti-bukti tersebut meliputi:

• Rekaman Suara: Diduga berisi percakapan atau arahan terkait praktik yang dipertanyakan.
• Bukti Chat (Pesan Singkat): Berupa tangkapan layar komunikasi yang mengindikasikan koordinasi yang bersifat tidak wajar.
• Rekaman Layar (Screen Recording): Data visual yang memperkuat dugaan adanya intervensi atau penyalahgunaan kewenangan.

"Kami tidak lagi bermain di jalanan. Kami bergerak ke jalur konstitusi dan jalur auditor negara. Semua data ini kami serahkan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan, KEJARI dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum dan BPK bertindak sesuai kewenangan auditnya," ujar Rolan

Ia menambahkan, bahwa pemerintah Bone Bolango tidak hanya mendiamkan kedzaliman yang terjadi di Bone Bolango 

"Kami ingin memastikan, anak pejabat bukan berarti kebal hukum atau kebal pengawasan," tambahnya.

Langkah HMI mengajukan aduan ke DPRD Bone Bolango bertujuan untuk mendorong dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka dan mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Melapor di KEJARI Bone Bolango segera mengusut tuntas dugaan adanya permainan penyalahgunaan wewenang dan Sementara itu, pelaporan ke BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengindikasikan bahwa dugaan permasalahan ini kemungkinan besar berkaitan dengan audit penggunaan anggaran atau kekayaan daerah.

Putra Bupati (TKB) dalam Sorotan
Sosok TKB, putra dari Bupati Bone Bolango, kini berada di pusat perhatian publik menyusul laporan ini. Meskipun detail spesifik mengenai tuduhan terhadap TKB belum diumumkan secara terbuka oleh HMI, aksi ini menjadi alarm keras terkait isu transparansi dan etika pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango.

Pihak DPRD Bone Bolango, KEJARI Bone Bolango dan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo diharapkan segera menindaklanjuti berkas yang telah diterima demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Masyarakat Bone Bolango kini menantikan hasil dari penyelidikan yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas ini, sebagai uji nyata komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.