GoKLIK Kab. Gorontalo.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Deprov) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Desa Juriya, Kecamatan Bilato, Sabtu, 01/11/2025 untuk meninjau langsung kawasan yang menjadi polemik aktivitas pertambangan. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I Fadli Poha, bersama anggota komisi I yakni Umar Karim, Hj. Sitti Nurayin Sompie, Ramdan D. Liputo, Fikram A.Z. Salilama, Yeyen S. Sidiki, Femmy K. Udoki, dan H. Ekwan Ahmad, serta turut didampingi oleh jajaran Sekretariat Deprov Gorontalo.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya rencana operasi tambang baru yang akan menggunakan alat berat berupa ekskavator di kawasan tersebut. Masyarakat sebelumnya menolak keras aktivitas tambang baru yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam sumber penghidupan warga yang selama ini bergantung pada tambang tradisional.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi I memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas alat berat di lokasi sebagaimana yang dikeluhkan warga. Ketua Komisi I, Fadli Pihak, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan memastikan aktivitas pertambangan di wilayah Bilato berjalan sesuai ketentuan hukum, tanpa merusak lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.
Sementara itu, anggota Komisi I, Umar Karim, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Desa dan Kecamatan yang sigap menghentikan aktivitas tambang ilegal. Ia menegaskan bahwa Komisi I mendukung masyarakat untuk tetap melaksanakan pertambangan rakyat secara konvensional (tradisional), namun menolak keras penggunaan alat berat yang dapat merusak ekosistem.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Juriya, Andi Masi, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa masyarakat Juriya sejak lama menggantungkan hidup pada tambang rakyat yang dilakukan secara tradisional. Menurutnya, kondisi geografis desa yang didominasi oleh perbukitan dan minim lahan pertanian membuat tambang menjadi satu-satunya penopang ekonomi warga.
“Kami di Juriya tidak menolak aktivitas tambang rakyat, tetapi menolak masuknya alat berat dan investor yang berpotensi merusak lingkungan. Saat ini alat yang sempat masuk sudah tidak ada lagi, dan masyarakat berharap kondisi ini tetap dijaga,” ujar Andi Masi.
Senada dengan itu, Camat Bilato yang turut menyambut kunjungan Komisi I di lokasi menjelaskan bahwa pihak kecamatan sejak awal turut memantau dinamika di lapangan dan berkoordinasi dengan aparat serta pemerintah provinsi. Ia mengakui bahwa kekhawatiran masyarakat cukup beralasan karena wilayah Juriya rawan longsor dan memiliki banyak aliran sungai kecil yang mudah terdampak aktivitas tambang berat.
“Kami mendukung langkah cepat pemerintah provinsi dan DPRD. Prioritas kami adalah menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai aturan dan ramah lingkungan,” tegas camat bilato.
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Komisi I untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, agar pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat dapat dilakukan lebih ketat dan terarah.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi praktik tambang ilegal di Juriya. Komisi I akan terus memantau dan memastikan semua kegiatan tambang harus berizin dan berpihak pada masyarakat,” tutup ketua Fadli Poha.
Kegiatan lapangan ini menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong tata kelola pertambangan yang transparan, legal, dan berkeadilan.
WhatsApp
facebook
NNT
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...
NNT
Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By
