KLIK

Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum UG, Andre Katili, menilai isu percaloan bukan lagi sebatas rumor. Ia mengingatkan bahwa dugaan praktik tersebut sebelumnya telah disuarakan oleh salah satu anggota DPRD Gorontalo Utara dan memicu gelombang reaksi publik, bahkan berujung pada aksi unjuk rasa.

“Sudah ada pengakuan dari beberapa calon PPPK yang mengaku sempat dimintai sejumlah uang dengan janji akan diluluskan. Jika ini benar, maka ini bentuk pelanggaran serius terhadap asas keadilan dan merit sistem dalam seleksi ASN,” tegas Andre, Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, BEM Fakultas Hukum UG menuntut BKN agar tidak terburu-buru menetapkan hasil seleksi PPPK di Gorontalo Utara sebelum semua dugaan percaloan diperiksa secara menyeluruh. Andre juga mendesak DPRD untuk membentuk tim khusus atau panitia kerja (Panja) guna melakukan pengawasan mendalam terhadap proses seleksi yang dinilai janggal dan minim transparansi.

Menurutnya, praktik percaloan bukan hanya mencederai nilai kejujuran para peserta, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketertutupan informasi dan lemahnya pengawasan dalam proses seleksi menjadi ruang subur bagi praktik kotor yang berpotensi menggerogoti integritas aparatur negara.

“Ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi masalah moral dan hukum. Jika terbukti ada oknum bermain, maka harus ada tindakan hukum yang tegas, bukan sekadar sanksi internal atau pemindahan jabatan,” pungkas Andre dengan nada tegas.

Sementara itu, desakan ini menjadi sinyal kuat bagi instansi terkait bahwa transparansi dan integritas dalam seleksi ASN harus ditegakkan tanpa kompromi. Publik kini menantikan langkah nyata dari BKN dan DPRD Gorontalo Utara dalam memastikan setiap tahapan seleksi berjalan bersih, adil, dan bebas intervensi kepentingan.