KLIK

Rombongan Komisi I yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, Fadli Poha, bersama Wakil Ketua Hj. Sitti Nurayin Sompie, serta anggota Komisi I lainnya yakni Yeyen S. Sidiki, Femmy K. Udoki, Fikram A.Z. Salilama, Umar Karim, dan Ramdan D. Liputo. Kunjungan ini turut didampingi Sekretariat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Desa Lombongo melalui Sekretaris Desa, Winarti T. Ilahude, bersama aparat desa dan perwakilan BPD menyambut langsung kehadiran para legislator tersebut. Dalam pemaparannya, Winarti membeberkan sejumlah kinerja dan perkembangan desa, termasuk beberapa masalah penting yang memerlukan atensi Pemerintah Provinsi.

Winarti menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Lombongo telah merealisasikan alokasi 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan melalui skema penyertaan modal ke BUMDes. Dana tersebut difokuskan pada pengembangan usaha perkebunan jagung manis dan budidaya ikan dengan sistem bioflok, dua sektor yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Di hadapan Komisi I, Sekdes Winarti turut mengungkap persoalan yang tengah membelit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di desanya. Fenomena pengunduran diri sejumlah pengurus menjadi perhatian serius. Menurut Winarti, ketidakjelasan juklak, skema honorarium, dan kesejahteraan pengurus menjadi latar belakang utama mundurnya jajaran pengelola koperasi.

“Kami menghadapi kendala karena pengurus mempertanyakan kepastian kesejahteraan mereka. Situasi ini berdampak pada keberlanjutan operasional koperasi,” ujarnya.

Selain itu, Pemdes Lombongo juga menyuarakan kerusakan bronjong sungai yang berpotensi memutus akses jalan utama penghubung desa. Kondisi tersebut semakin parah saat musim hujan karena luapan air kerap menimbulkan banjir dan menggenangi rumah warga di sekitar lokasi.

Winarti berharap Komisi I dapat mendorong perhatian pemerintah daerah untuk segera melakukan penanganan infrastruktur tersebut, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat.

Ketua Komisi I, Fadli Poha, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Desa Lombongo telah diterima secara kelembagaan. Beliau menyatakan bahwa selain mengidentifikasi kewenangan instansi terkait sungai tersebut apakah masuk dalam kewenangan Pemda ataukah Balai Wilayah Sungai melalui anggota Komisi I dari Dapil Bone Bolango, khususnya Yeyen S. Sidiki dan Femmy K. Udoki, akan mengawal aspirasi tersebut di tingkat komisi maupun lembaga.

Usai pertemuan, Anggota Komisi I, Yeyen Septiani Sidiki, menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang dipaparkan Pemdes Lombongo sebelumnya juga telah dirinya serap melalui agenda reses di wilayah tersebut.

“Kunjungan hari ini merupakan follow up dari aspirasi masyarakat yang saya terima saat reses. Mulai dari persoalan banjir, akses jalan, hingga dinamika di Kopdes Merah Putih akibat ketidakjelasan juklak dan kesejahteraan pengurus. Semua ini sudah kami dorong menjadi lokus monitoring Komisi I,” tegas Yeyen.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga akan mengawal kebutuhan desa terkait penyiapan lokasi dan lahan pembangunan fasilitas koperasi. “Sebagai wakil Bone Bolango, seluruh aspirasi ini akan terus kami suarakan hingga ke rapat-rapat paripurna,” tutupnya.