KLIK

Pantauan media Rapat Pansus yang belangsung di ruang sidang paripurna teraebut dipimpin Ketua Pansus Moh. Abd. Ghalieb Lahidjun, didampingi para anggota Pansus lainnya, yaitu Moh. Ikbal Al-Idrus, Limonu Hippy, Ekwan Ahmad, dan Fadli Hasan. Kehadiran berbagai elemen pemuda dari beragam latar organisasi menjadikan forum tersebut berlangsung dengan penuh dinamika pemikiran dan pendapat.

Dalam pemaparannya, Ketua Pansus menjelaskan bahwa undangan kepada OKP, OKPI, dan organisasi mahasiswa merupakan bagian penting dari proses perumusan rencana perturan daerah tentang penyelenggaraan kepemudaan di Provinsi Gorontalo. Bung Ghalieb menegaskan bahwa Ranperda Penyelenggaraan Kepemudaan harus dibangun berdasarkan kebutuhan serta menjawab tantangan aktual yang dihadapi generasi muda Gorontalo.

“Pansus Kepemudaan meminta masukan seluas-luasnya dari seluruh kelompok pemuda. Ranperda ini harus memuat kebijakan yang relevan, progresif, dan memberi ruang berkembang bagi pemuda secara berkelanjutan,” tegas Moh. Abd. Ghalieb Lahidjun dalam forum rapat tersebut.

Suasana rapat berlangsung partisipatif, di mana peserta aktif menyampaikan pandangan, kritik konstruktif, hingga usulan strategis mengenai penguatan kapasitas pemuda, akses pembinaan, tata kelola organisasi kepemudaan, hingga urgensi sinergi program lintas sektor bagi pemuda. Para pemuda dari berbagai OKP dan organisasi mahasiswa juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih akomodatif terhadap kreativitas, kewirausahaan, dan inovasi generasi muda.

Beragam masukan tersebut disambut baik oleh Pansus. Para anggota Pansus menegaskan bahwa seluruh usulan akan ditelaah secara komprehensif dan menjadi bagian dari penyempurnaan substansi perumusan Ranperda. Pansus juga memastikan bahwa proses legislasi ini tetap menjaga prinsip transparansi, kolaborasi, dan keberpihakan pada kepentingan pemuda.

Pansus Kepemudaan menargetkan pembahasan akan terus dimaksimalkan untuk segera rampung hingga bulan desember 2025 nantinya sampai ranperda siap dibawa ke tahap berikutnya dalam proses pengusulan legislasi daerah melalui paripurna DPRD.