KLIK

Dalam Sambutannya dihadapan masa aksi Thomas menegaskan bahwa janjinya bukan sekadar retorika politik. Dirinya menyampaikan bahwa kehadiran tiga pejabat penting itu menjadi bukti keseriusan lembaga legislatif dalam membuka ruang dialog yang lebih terbuka dengan mahasiswa.

“Hari ini saya tidak jadi mundur, karena saya berhasil memenuhi janji saya untuk menghadirkan Gubernur dan Kapolda, bahkan dengan tambahan Wakil Gubernur,” ujar Thomas di hadapan massa aksi.

Menurutnya, suasana dialog semacam ini harus menjadi preseden baru dalam hubungan pemerintah daerah dan kelompok kritis.

Pada kesempatan yang sama, ketua Deprov Gorontalo Thomas juga menekankan komitmennya mengawal penuh setiap aspirasi mahasiswa hingga ke pemerintah pusat. Dirinya menyebut telah bersepakat dengan Gubernur untuk memastikan surat tuntutan mahasiswa dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, usulan Wakil Gubernur agar melibatkan perwakilan mahasiswa dalam pertemuan pembahasan ditingkatan lokal yang berkaitan dengan tuntutan mahasiswa ini sebagai langkah progresif dalam memperkuat transparansi kebijakan publik.

Thomas juga menyampaikan pesan keras kepada para pejabat daerah agar tidak menghindar dari aspirasi publik. Ia menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban moral dan politik untuk membuka pintu dialog.

“Jika ada pejabat di Gorontalo, baik Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, maupun unsur forkopimda yang menolak menerima mahasiswa, maka merekalah pengecut yang harus kita basmi,” ujarnya yang disambut sorakan mahasiswa.

Sementara itu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Gorontalo dalam aksinya mengemukakan sejumlah tuntutan strategis yang mereka nilai penting untuk disalurkan secara resmi ke pemerintah pusat. Tuntutan itu meliputi desakan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencopot menteri menterinya yang dianggap bermasalah, mencopot wakil menteri yang merangkap jabatan, serta mendorong DPRD mengonsolidasikan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa di DPR RI. Mereka juga menolak berbagai kebijakan yang dianggap membatasi ruang kebebasan dan membebani masyarakat.

Aksi yang berlangsung damai dan kondusif tersebut mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Pantauan media pun melihat Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, dan Ketua DPRD tampak duduk bersila bersama para peserta aksi di tengah jalan Bundaran Saronde. Suasana yang jarang terjadi dan dinilai menjadi momentum yang mampu membuka babak baru hubungan pemerintah dengan kelompok kritis di Gorontalo.