KLIK

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo itu dipimpin langsung oleh Ketua Deprov Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili. Hadir dalam kesempatan tersebut unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam pembahasan Propemperda tersebut, Deprov dan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyepakati sejumlah rancangan peraturan daerah yang dinilai strategis untuk ditetapkan sebagai prioritas tahun 2026. Berbagai usulan perda yang masuk mencakup aspek pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Kesepakatan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan proses legislasi berjalan transparan, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, usai paripurna kepada media menegaskan bahwa penetapan Propemperda bukan hanya agenda administratif, tetapi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif.

“Propemperda menjadi pijakan penting dalam penyusunan regulasi daerah yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gorontalo. Kami berharap seluruh rancangan perda yang telah disepakati dapat segera dibahas dan disahkan tepat waktu,” ujarnya.

Agenda paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan keputusan DPRD serta berita acara kesepakatan antara Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Penandatanganan ini menandai penguatan sinergi legislatif dan eksekutif dalam mengawal setiap proses pembentukan perda sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Dengan penetapan Propemperda Tahun 2026, DPRD Provinsi Gorontalo kembali menegaskan untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, progresif, dan berpihak pada kepentingan publik sekaligus memastikan produk hukum daerah dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah.