KLIK

Sikap tersebut sebagai respons atas proses pemilihan rektor yang dinilai tertutup, elitis, dan jauh dari prinsip demokrasi kampus. BEM Universitas Gorontalo menilai bahwa pemilihan rektor tidak lagi mencerminkan mekanisme akademik yang sehat, melainkan telah bergeser menjadi praktik kekuasaan yang mengabaikan partisipasi sivitas akademika.

Ralki Bobihu, Menteri Politik dan Organisasi BEM Universitas Gorontalo, menegaskan bahwa keberadaan Ketua Panitia Pemilihan Rektor justru menjadi sumber utama konflik dan ketidakpercayaan di lingkungan kampus.
“Ketika panitia pemilihan tidak netral dan membatasi ruang partisipasi mahasiswa, maka proses tersebut secara akademik sudah cacat. Karena itu kami mendesak pencopotan dan penggantian Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Gorontalo,” tegas Ralki.

Menurut BEM, tindakan panitia yang membatasi ruang demokrasi mahasiswa merupakan bentuk pembungkaman yang nyata dan tidak dapat ditoleransi dalam dunia akademik. Praktik intimidasi dan penutupan ruang kritik dinilai bertentangan langsung dengan prinsip kebebasan akademik yang seharusnya menjadi fondasi utama perguruan tinggi.

Secara ilmiah, BEM Universitas Gorontalo menilai bahwa pemilihan rektor harus tunduk pada prinsip good university governance, yang meliputi transparansi prosedural, akuntabilitas kelembagaan, partisipasi sivitas akademika, serta mekanisme pengawasan yang terbuka. Tanpa prinsip tersebut, legitimasi rektor terpilih akan lemah dan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan berkepanjangan.

Lebih jauh, BEM Universitas Gorontalo menolak secara tegas campur tangan dan dominasi yayasan dalam menentukan atau menunjuk Rektor Universitas Gorontalo. Menurut Ralki, intervensi yayasan dalam pemilihan rektor merupakan bentuk perampasan kedaulatan akademik dan pengkhianatan terhadap prinsip otonomi perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi bukan perusahaan, dan rektor bukan jabatan yang ditentukan oleh kehendak sepihak. Akademik harus berdiri di atas demokrasi, bukan kepentingan struktural,” ujarnya.

BEM menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah serangan personal, melainkan langkah korektif untuk menyelamatkan marwah Universitas Gorontalo sebagai institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, mereka menuntut agar pemilihan rektor dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan melibatkan sivitas akademika secara luas, bukan dikendalikan oleh segelintir elite.

Apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara serius, BEM Universitas Gorontalo menyatakan siap melakukan konsolidasi dan eskalasi gerakan secara konstitusional. Bagi mahasiswa, demokrasi kampus adalah hak akademik yang melekat, bukan privilese yang dapat dibatasi oleh kekuasaan.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi Universitas Gorontalo, apakah akan terus mempertahankan proses pemilihan rektor yang sarat konflik dan anti-demokrasi, atau berani melakukan koreksi struktural demi menjaga integritas, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Hingga berita ini ditayangkan upaya konfirmasi media kepada pihak ketua Panitia Pemilihan Rektor UG 2026-20230 melalui anggota panitia terkait tudingan BEM UG tersebut, Ketua Panitia Sunarti Hanafi, S.KM, M.Kes belum memberikan tanggapan dan jawaban resminya.