KLIK

Kunjungan Gerindra Gorontalo itu dipimpin oleh Sekretaris DPC Sarjon Adarani, didampingi Ketua OKK Welly Hasan, Ketua BLH Indonesia Raya Ryan Nasaru, serta anggota legislatif Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Gorontalo, yakni Zulkifly Nangili, Ramsi Sondakh, dan Alghazali Katili. Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog strategis antara institusi kepolisian dan unsur politik daerah.

Dalam pertemuan itu, jajaran Gerindra Gorontalo mengkonsolidasikan sejumlah isu penting daerah, salah satunya terkait mendorong pembangunan dan penyediaan Polsek di beberapa wilayah kecamatan yang hingga kini masih merangkap wilayah kerja. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada keterbatasan jangkauan pelayanan kepolisian, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain isu kelembagaan Polsek, Sekretaris DPC Gerindra Kabgor, Sarjon Adarani, juga mengkonsolidasikan program partai yang saat ini sedang dijalankan oleh jajaran pengurusnya, khususnya di bidang Pendidikan Politik (Dikpol) dan Bela Negara. Gerindra Kabgor berharap mendapatkan dukungan sistem, termasuk penguatan materi nilai-nilai bela negara yang relevan dan kontekstual dengan tugas kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo,SH.MH menyambut baik kunjungan silaturahmi jajaran Gerindra Gorontalo. Beliau mengapresiasi masukan yang disampaikan, khususnya terkait kebutuhan Polsek di sejumlah wilayah teritori yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dari sisi pelayanan dan pengamanan. Kapolda menjelaskan, aspirasi pembangunan Polsek akan diidentifikasi lebih lanjut melalui jajaran Polres. Upaya tersebut akan diprioritaskan secara bertahap, dimulai dari wilayah yang dinilai paling rawan kamtibmas serta daerah yang membutuhkan jangkauan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dan efektif.

Dalam dialog dan diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Kapolda juga berharap anggota legislatif dari Fraksi Gerindra Dekab Gorontalo dapat mendorong lahirnya regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) terkait pengendalian peredaran minuman keras (miras) di tingkat kabupaten dan kota. Beliau menegaskan, Gorontalo dengan falsafah “Serambi Madinah” membutuhkan dukungan regulasi yang kuat untuk menjaga nilai sosial, moral, serta ketertiban masyarakat.

Selain itu, Kapolda turut memaparkan kondisi sumber daya manusia di lingkungan Polda Gorontalo. Saat ini, berdasarkan analisis kebutuhan, ketersediaan personel baru terpenuhi sekitar 52 persen, dengan jumlah kurang lebih 1.400 personel. Keterbatasan tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kamtibmas di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi bagian dari pembahasan penting dalam konteks pembangunan daerah Gorontalo secara berkelanjutan.