KLIK

GoKLIK – Gorontalo.| Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD terus memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang inklusif. Komitmen tersebut tercermin melalui Workshop Input Teknis Penyusunan Mekanisme Pengajuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif, yang digelar di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (20/1/2026).
‎
‎Workshop ini dihadiri Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Mewakili Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Hj. Dr. Espin Tulie, SE. M.Si anggota Komisi III Dr. Syamsir Djafar Kiyai, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili, Tim Ahli lLingkungan (SKALA) pusat selaku narasumber, serta perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.
‎
‎Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili menegaskan bahwa pengajuan dan penajaman Pokir DPRD harus sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sinergi antara aspirasi legislatif dan perencanaan teknokratis dinilai penting untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan layanan dasar.
‎
‎Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Dr. Espin Tulie menekankan bahwa Pokir DPRD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pokir juga dapat diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar, serta program strategis lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
‎
‎Dr. Espin Tulie juga menjelaskan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk peran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah dan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses harus terintegrasi dalam penyusunan RKPD.
‎
‎Menurutnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD wajib disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD, agar dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
‎
‎Workshop ini dilaksanakan oleh SKALA bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Gorontalo. SKALA merupakan lembaga yang fokus pada penguatan pembangunan layanan dasar berbasis inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil, sehingga seluruh masyarakat memperoleh hak layanan dasar yang setara dan berkeadilan.