KLIK

GoKLIK - Limboto.| Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Partai Gerindra, Zulkifly Nangili, SE., M.Ap., angkat suara menyusul temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan sebanyak 87 persen program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sinkron dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Sofyan - Tony. Zulkifly menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola perencanaan daerah.
‎
‎Aleg dari dapil Limboto - Limboto Barat Zulkifly Nangili yang juga menjabat Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gorontalo itu menyampaikan bahwa kepala daerah telah resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Sejak saat itu, menurutnya, seluruh instrumen perencanaan semestinya langsung menyesuaikan arah kebijakan baru sebagaimana mandat politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
‎
‎Zulkifly menegaskan, penyusunan Renstra dan Renja OPD yang dilakukan setelah tanggal pelantikan seharusnya sudah mengacu penuh pada visi dan misi kepala daerah terpilih. Jika hingga kini ditemukan ketidaksinkronan dalam skala besar, maka ada proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
‎Menurutnya, saat itu dokumen teknokratik RPJMD sebenarnya telah tersedia sebagai landasan awal. Dokumen tersebut tinggal diselaraskan secara cepat dan tepat dengan visi-misi kepala daerah. Di sinilah, peran strategis Bappeda menjadi sangat menentukan.
‎