KLIK

GoKLIK — Gorontalo.| Dinamika politik di Kabupaten Bone Bolango kembali disorot, terutama terkait isu dugaan nepotisme yang dialamatkan kepada Bupati Ismet Mile. Namun, dari sudut pandang politik, pemerhati kebijakan publik menilai narasi tersebut cenderung dipaksakan dan berpotensi merusak stabilitas pemerintahan.
‎
‎Tokoh adat sekaligus pemerhati kebijakan pemerintahan, Ludin Olii, bersama Ruslan Tatu, menyayangkan sikap kelompok tertentu yang masih terus mengaitkan kebijakan pemerintahan dengan isu nepotisme tanpa melihat substansi dan regulasi yang berlaku.
‎
‎Kepada wartawan media ini, Rabu, 25/3/2026 Ruslan Tatu menegaskan bahwa suasana Lebaran sejatinya menjadi kesempatan untuk merajut kembali kebersamaan, bukan justru memperkeruh keadaan dengan mengangkat polemik politik yang berulang.
‎
‎“Suasana Lebaran kali ini seharusnya semua pihak dan elemen untuk saling memaafkan dan berlapang dada, tidak menjadikan polemik politik kembali diungkit di publik yang hanya akan membuat kisruh hubungan pemerintahan, khususnya di Bone Bolango,” ujar Ruslan.
‎
‎Ruslan Tatu menilai tudingan bahwa Bupati Ismet Mile melakukan praktik nepotisme dalam penempatan sejumlah jabatan birokrasi terlalu dipolitisir dan tidak proporsional dalam melihat realitas kebijakan.
‎
‎Menurutnya, setiap kepala daerah memiliki kewenangan dalam menentukan komposisi birokrasi, sepanjang tetap mengacu pada regulasi, jenjang kepangkatan, kompetensi, serta kapasitas yang dimiliki oleh aparatur yang bersangkutan. Ruslan juga menegaskan bahwa mengaitkan hubungan kekerabatan dengan larangan berkarir di pemerintahan merupakan bentuk pembatasan yang tidak adil terhadap hak individu untuk berkembang.
‎
‎“Sungguh tidak manusiawi kalau ada ASN yang berkompeten dan berkinerja bagus hanya karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah lalu dikebiri karirnya dengan dalih nepotisme,” tegasnya.
‎
‎Sehingga, Ruslan Tatu bersama Ludin Olii berharap publik dapat lebih bijak dalam menyikapi isu yang berkembang, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi politik yang berpotensi merusak citra pemerintahan dan harmoni sosial di tengah masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang kita kenal sebagai daerah perjuangan kemerdekaan.