KLIK

GoKLIK – Limboto.| Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Ramsi Sondakh, angkat suara terkait langkah penataan kawasan Taman dan Menara Limboto yang belakangan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
‎
‎Ramsi secara terbuka meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk tidak ragu menjalankan perintah Bupati Gorontalo dalam menata kawasan tersebut. Ramsi menilai, ketegasan pemerintah adalah kunci mengakhiri kesemrawutan yang selama ini dibiarkan tumbuh tanpa kontrol.
‎
‎“Ini bukan lagi soal wacana. Perintah ‎Bupati harus dijalankan secara tegas oleh OPD teknis. Tidak boleh ada pembiaran,” ujar Ramsi kepada awak media ini melalui sambungan telepon siang tadi Rabu 1/4/2026.
‎
‎Pernyataan ini sekaligus menjawab persepsi publik yang berkembang, yang menilai langkah Satpol PP dalam melakukan penertiban sebagai kebijakan yang tidak berpihak kepada pelaku UMKM di daerah tersebut.
‎Namun bagi Ramsi, anggapan tersebut justru keliru. Ramsi menegaskan bahwa langkah penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
‎
‎“Ini bukan soal tidak berpihak pada UMKM. Ini soal ketaatan terhadap aturan yang sudah disosialisasikan bahkan disampaikan secara resmi kepada para pelaku usaha,” tegasnya.
‎
‎Ramsi membeberkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah menetapkan aturan yang jelas terkait aktivitas usaha di kawasan tersebut, mulai dari jam operasional hingga kewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan.
‎Dalam ketentuan itu, pelaku usaha hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 16.00 atau jam 4 Sore hingga 03.00 dini hari. Di luar waktu tersebut, kawasan harus dalam kondisi tertib, bersih, dan bebas dari lapak yang ditinggalkan sembarangan.
‎
‎Tak hanya itu, pelaku usaha juga diwajibkan menata lokasi jualan mereka agar tidak menimbulkan kesan kumuh dan semrawut, yang justru merusak wajah kawasan publik yang seharusnya menjadi ruang nyaman bagi masyarakat terlebih kawasan tersebut merupakan kawasan yang dekat dengan aktifitas perkantoran pemerintahan.
‎
‎“Kalau aturan sudah jelas, sudah disosialisasikan, bahkan sudah disurati secara resmi, lalu masih dilanggar, dan bahkan telah ditoleransi hingga selesai ramadhan sebagaimana permintaan pelaku usaha, maka penertiban adalah konsekuensi yang harus dijalankan. Ini soal kepatuhan, bukan soal keberpihakan,” sindir Ramsi tajam.
‎
‎Namun demikian, Ramsi juga menekankan bahwa ketegasan pemerintah tidak boleh berdiri sendiri tanpa diiringi solusi bagi para pelaku usaha kecil yang terdampak dari kebijakan ini.
‎
‎Menurutnya, upaya penataan kawasan harus dibarengi dengan skema penataan ekonomi yang jelas, agar tujuan menciptakan kawasan Limboto yang tertib dan indah tidak berujung mematikan ruang usaha UMKM.
‎
‎“Penertiban itu harus, tapi solusi juga wajib disiapkan. Pemerintah harus memberikan jalan keluar bagi pelaku usaha,” tegasnya lagi.
‎
‎Ramsi bahkan mendorong agar jika relokasi menjadi opsi kebijakan, maka pemerintah harus memastikan proses tersebut dilakukan secara transparan, termasuk dengan pendekatan berbasis data yang jelas.
‎
‎“Kalau relokasi diperlukan, maka harus jelas tujuannya, jelas lokasinya, dan dilakukan berbasis by name by address. Supaya tertib, dan benar-benar menyasar pelaku usaha yang berhak,” tambah Ramsi.
‎
‎Ramsi juga mengingatkan bahwa kawasan Taman dan Menara Limboto bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga wajah daerah yang harus dijaga estetika dan ketertibannya oleh semua pihak. Olehnya, Ramsi kembali menegaskan agar Bupati Gorontalo melalui OPD teknis tidak setengah hati dalam menegakkan aturan. Menurutnya, ketegasan pemerintah akan menjadi indikator serius tidaknya komitmen dalam menata kawasan publik.
‎
‎“Jangan ragu. Jalankan aturan. Kalau ingin kawasan ini tertib dan punya nilai, maka semua harus patuh. Tidak ada ruang untuk kompromi terhadap pelanggaran,” tutup Aleg Ramsi Sondakh sembari mengakhiri sambungan teleponnya.