KLIK

‎GoKLIK – Limboto.| Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo menseriusi peran fungsi pengawasan dengan menggelar dua agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam sehari, Senin (6/4/2026). Bertempat di ruang Komisi IV lantai dua kantor DPRD, rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV Jayusdi Rivai bersama sejumlah anggota, di antaranya Ramsi Sondakh, Jarwadi Mamu, dan Rahmat Maku, serta Iskandar Mangopa.
‎
‎Agenda pertama RDP menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo bersama Bidang Penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Rapat ini difokuskan pada penelusuran keluhan terkait belum dibayarkannya upah tenaga penjaga dan petugas kebersihan di kawasan situs rumah adat daerah Bantayo Poboide.
‎
‎Dalam forum tersebut, Komisi IV melakukan identifikasi menyeluruh terhadap kendala yang terjadi, sekaligus membahas langkah penyelesaian. Hasil rapat mengungkap bahwa persoalan tersebut bukan karena pengabaian kewajiban, melainkan disebabkan oleh proses penyesuaian administrasi yang sedang berlangsung, baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku OPD teknis maupun pada BKAD dalam aspek penganggaran.
‎
‎Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, DR. Abdul Waris, menegaskan bahwa upah para pekerja tetap menjadi perhatian. Dirinya menjelaskan bahwa keterlambatan akibatkan ada proses administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, termasuk penyesuaian data dalam surat keputusan perjanjian kerja yang masih berproses. Bahkan, pihak dinas secara internal disebut telah berupaya membantu para pekerja melalui inisiatif sukarela sembari menunggu proses administrasi rampung sesuai ketentuan.
‎
‎Usai RDP tersebut, Komisi IV langsung melanjutkan agenda kedua bersama Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yang dipimpin Kepala Dinas Afriyani Katili. Dalam rapat ini, Komisi IV menggali informasi terkait progres usulan program strategis nasional seperti sekolah rakyat dan sekolah rintisan, sekaligus mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul, termasuk dampak apabila terjadi penggabungan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada dinas tersebut.
‎
‎Selain itu, Dinas Sosial juga memaparkan rencana program strategis daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Dua program unggulan yakni Bantuan Ekonomi Usaha Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) disiapkan untuk menyasar sekitar 250 penerima manfaat. Menutup rangkaian RDP, Ketua Komisi IV Jayusdi Rivai menegaskan pentingnya ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.