Editorial Redaksi : GoKLIK.co.id Gorontalo.| Di tengah gencarnya pidato efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah daerah, pelaksanaan Rembuk Stunting Kabupaten Gorontalo di hotel berbintang justru memunculkan ironi yang sulit diabaikan dan disembunyikan lagi. Kebijakan yang seharusnya berpihak pada penguatan ekonomi daerah kini dipertanyakan arah dan konsistensinya, terutama ketika dihadapkan pada praktik belanja kegiatan yang minim dampak pada kepentingan ekonomi daerah secara langsung.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting kembali menggelar kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Program Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (GENTING). Tidak tanggung tanggung kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dengan melibatkan sekitar 110 peserta dari berbagai unsur pejabat dan lembaga yang notabene berdinas di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Namun, di balik tujuan mulia percepatan penurunan stunting, muncul kritik tajam terhadap pilihan lokasi pelaksanaan dan pola belanja kegiatan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Di saat pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas, penggunaan hotel berbintang sebagai lokasi kegiatan justru mencerminkan kebijakan yang kurang sensitif terhadap kondisi fiskal daerah.
Paradoks ini menjadi semakin nyata ketika melihat substansi kegiatan. Agenda yang tersaji didominasi oleh seremoni, penandatanganan, penyerahan bantuan simbolis, hingga pemberian penghargaan. Sementara ruang diskusi mendalam mengenai akar persoalan stunting dan solusi berbasis data tampak hanya menjadi pelengkap.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah rembuk stunting benar-benar dimaksudkan sebagai ruang evaluasi dan perumusan kebijakan, atau sekadar rutinitas tahunan yang dibungkus secara formal?
Lebih jauh, pilihan menggelar kegiatan di hotel berbintang juga dinilai mengabaikan potensi penguatan ekonomi lokal. Jika kegiatan dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah daerah atau ruang publik setempat, anggaran yang dikeluarkan tidak hanya lebih efisien, tetapi juga berpotensi menciptakan efek pengganda bagi ekonomi masyarakat sekitar.
Sebaliknya, penggunaan fasilitas berbiaya tinggi justru memperkuat kesan bahwa kebijakan anggaran masih berorientasi pada kenyamanan birokrasi, bukan pada efektivitas dan dampak.
Di titik ini, terlihat adanya ketimpangan antara narasi kebijakan dan implementasi di lapangan. Efisiensi yang sering digaungkan seolah berhenti pada tataran retorika, sementara praktik belanja daerah masih mempertahankan pola lama: kegiatan berbasis event, berbiaya tinggi, namun minim hasil yang terukur.
Tak hanya itu, pendekatan penanganan stunting yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut juga memperlihatkan kecenderungan elitis. Minimnya keterlibatan langsung masyarakat terdampak menunjukkan bahwa persoalan stunting masih diposisikan sebagai agenda birokrasi, bukan sebagai gerakan sosial yang berakar dari komunitas.
Padahal, efektivitas penanganan stunting sangat bergantung pada intervensi langsung di tingkat keluarga, perubahan perilaku, serta pendampingan berkelanjutan, bukan semata koordinasi di ruang-ruang formal.
Situasi ini memperlihatkan bahwa sebagian pemangku kebijakan anggaran belum sepenuhnya peka terhadap realitas ekonomi daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah seharusnya diarahkan pada program yang memberi dampak nyata, bukan sekadar memenuhi rutinitas administratif.
Lebih dari itu, kesan bermewah-mewah dalam penyelenggaraan kegiatan publik, meski dibungkus dengan agenda strategis, berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Publik tentu berhak bertanya, di mana letak keberpihakan anggaran jika kegiatan konvergensi stunting saja lebih memilih ruang-ruang hotel dibanding fasilitas daerah sendiri?
Editorial ini tidak bermaksud menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Namun, yang menjadi sorotan adalah cara dan pendekatan yang digunakan. Ketika efisiensi hanya menjadi slogan tanpa keberanian mengubah pola belanja, maka yang terjadi adalah kontradiksi yang terus berulang.
Jika efisiensi benar-benar menjadi komitmen, maka keberanian untuk berbenah harus dimulai dari hal-hal mendasar, termasuk pilihan lokasi kegiatan, struktur anggaran, hingga orientasi hasil.
Tanpa itu, kebijakan hanya akan tampak rapi dalam dokumen, tetapi kehilangan makna dalam implementasi. Dan pada akhirnya, masyarakatlah yang kembali menjadi penonton dari sebuah proses yang seharusnya berpihak kepada mereka.
WhatsApp
facebook
NNT
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...
NNT
Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By
