KLIK

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menyampaikan bahwa pendampingan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Pertemuan ini diarahkan untuk meninjau capaian, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta memperkuat tata kelola pemerintahan agar sejalan dengan sasaran pembangunan daerah.

Dari sisi capaian, Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Gorontalo tercatat meningkat dari 65,7 pada 2022 menjadi 66,6 pada 2025. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi berada pada angka 66,32 dengan kategori B. Sugondo menjelaskan, penurunan nilai reformasi birokrasi dipengaruhi komponen RB General, sedangkan RB Tematik justru mengalami peningkatan. Perbedaan capaian tersebut menjadi bagian penting dalam membaca perkembangan reformasi birokrasi secara lebih menyeluruh.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP, pemerintah daerah melakukan sejumlah pembenahan, mulai dari penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pendampingan penyusunan cascading dan pohon kinerja, hingga pengembangan aplikasi pengukuran kinerja serta penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Langkah-langkah ini ditujukan untuk memperjelas hubungan antara perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran hasil, dan pertanggungjawaban kinerja setiap perangkat daerah.

Pada agenda Reformasi Birokrasi, Pemkab Gorontalo juga memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan registrasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), serta mengusulkan pembangunan Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, dan RSUD MM Dunda. Adapun RB Tematik difokuskan pada enam prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hilirisasi, pengentasan kemiskinan, dan investasi, melalui penyempurnaan indikator kinerja serta monitoring dan evaluasi.

Berbagai langkah tersebut menempatkan evaluasi birokrasi sebagai bagian dari upaya memastikan pemerintahan bekerja berdasarkan target dan hasil yang terukur. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan, sehingga peningkatan indikator kinerja tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik dan pencapaian prioritas pembangunan. Pemkab Gorontalo berharap asistensi KemenPAN-RB dapat memberikan masukan untuk memperkuat implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.