KLIK

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Gorontalo tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sekaligus memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap pelaksanaan kinerja di setiap OPD. Penguatan ini dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada kegiatan, tetapi juga pada hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sofyan menekankan agar penerapan SAKIP terus ditingkatkan melalui pelaksanaan dan evaluasi yang berjalan beriringan. Menurutnya, sistem akuntabilitas kinerja hanya dapat berjalan optimal apabila didukung sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menjalankan tugas secara profesional.

“Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, agar pelaksanaan bersamaan dengan evaluasi dapat berjalan dengan baik. SAKIP bisa berjalan optimal jika didukung oleh SDM yang bisa diandalkan serta mampu melaksanakannya,” ujar Sofyan.

Ia juga mengingatkan bahwa akuntabilitas kinerja harus terhubung dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, program dan kegiatan setiap OPD diharapkan berjalan selaras dengan prioritas pembangunan serta program strategis kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Tonny S. Junus.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Dewi Nani, menjelaskan bahwa bimtek tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan APIP dalam membedah dan mengevaluasi penerapan SAKIP di setiap OPD. Peningkatan kompetensi pengawas internal diharapkan dapat mendorong evaluasi yang lebih efektif sekaligus membantu perangkat daerah memperbaiki kualitas perencanaan kinerja.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas APIP agar bisa mengevaluasi SAKIP di setiap OPD. Ketika kapasitas peserta meningkat, ke depan kita akan kembangkan ke tahap perencanaan,” jelas Dewi. Melalui kegiatan ini, tantangan berikutnya adalah memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata, sehingga akuntabilitas tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi tercermin dalam kualitas kinerja OPD dan manfaat program bagi masyarakat.