KLIK

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Moh. Faisal Akbar Ilato, SH, dalam sambutannya menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari beragam tindak pidana. Di antaranya perkara perikanan, peredaran minuman keras jenis cap tikus, perlindungan anak, hingga narkotika. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

Salah satu perhatian yang disampaikan Faisal adalah penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan di danau. Ia menjelaskan bahwa tindak pidana perikanan tidak hanya berlaku di wilayah laut, tetapi juga mencakup aktivitas perikanan di danau. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat membantu menyosialisasikan larangan tersebut kepada masyarakat, terutama warga yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas menangkap ikan.

Menurutnya, penanganan perkara perlu diikuti upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Dengan begitu, warga yang bergantung pada sumber daya perikanan dapat memahami ketentuan hukum sekaligus menghindari penggunaan alat tangkap yang melanggar aturan. Ia juga menyoroti perkara minuman keras jenis cap tikus yang turut ditangani aparat penegak hukum di Gorontalo.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Kabupaten Gorontalo, Andi Nirwansyah, SH, saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa pemusnahan kali ini merupakan pelaksanaan tahap kedua pada 2026. Ia menjelaskan, pemusnahan barang bukti dijadwalkan tiga kali dalam setahun, sehingga kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin kejaksaan dalam menindaklanjuti perkara yang telah inkrah.

Dalam sambutannya, Faisal juga menyinggung barang bukti sabu-sabu seberat sekitar 500 gram yang diterima dalam proses tahap II dari Polres Gorontalo. Berdasarkan penjelasan yang disampaikannya, barang bukti tersebut berkaitan dengan pengembangan perkara yang penangkapannya dilakukan di Palu. Ia menyebut jumlah itu tergolong besar dibandingkan temuan yang biasanya ditangani di wilayah Gorontalo. Rangkaian kegiatan pemusnahan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan pencegahan, edukasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga untuk menekan tindak pidana di daerah.