KLIK

Langkah ini bukan sekadar pengulangan, melainkan bentuk penegasan terhadap lambannya respon Kwarcab atas dinamika internal yang sudah lama dibiarkan mengambang. Surat tersebut juga menjadi bukti bahwa keresahan atas kepemimpinan kwarcab bukan lagi milik segelintir kwaran, melainkan telah menjelma menjadi arus desakan luas dari arus bawah gerakan pramuka.

Media pun mencoba menelusuri informasi ini kepada salah satu Ketua Kwaran yakni kwaran Mootilango, Rahmat Alulu, saat dikonfirmasi Rahmat membenarkan bahwa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 14 Ketua kwaran dimaksud dan surat tersebut telah diserahkan ke sekretariat Kwarcab pada Selasa 24 Juni 2025 siang tadi.

"Benar, tadi siang surat resmi dari 14 Kwaran sudah kami masukkan ke Kwarcab. Surat ini sebagai bentuk penegasan atas surat sebelumnya dari beberapa Kwaran yang juga mendesak agar Muslub segera digelar. Kali ini lebih tegas, dan bulat mendesak untuk digelarnya muslub kwarcab kabgor," ujar Rahmat melalui sambungan telepon.

Lebih jauh rahmat menyatakan bahwa tembusan surat pernyataan tersebut juga telah dikirimkan ke Kwartir Daerah (Kwarda) Gorontalo dan Ketua Majelis Pembimbing Cabang (MABICAB).

Dalam surat pernyataan bersama tersebut, 14 Kwaran menyampaikan tiga tuntutan keras sebagai bentuk sikap organisasi yang tidak bisa lagi ditawar yakni:

1. Mendesak Ketua Kwarcab Kabupaten Gorontalo untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.
2. Mendesak seluruh pengurus Kwarcab untuk segera menanggapi surat usulan Muslub dan melaksanakan mekanisme sesuai dengan amanat AD/ART Gerakan Pramuka.
3. Meminta Kamabicab untuk mengesahkan keputusan penting terkait pelaksanaan Muslub.

Surat pernyataan ini dinilai sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan yang dianggap gagal menjalankan prinsip demokrasi organisasi, dan konsolidasi gerakan organisasi. Beberapa Ketua Kwaran yang sebelumnya telah menyuarakan hal serupa mengaku kecewa karena tidak ada respon dari Kwarcab atas surat mereka.

“Kami tidak melihat adanya itikad baik dari pengurus Kwarcab untuk mendengar suara kami kwaran. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal mandat dan keberlangsungan organisasi,” ujar Rahmat.

Dengan adanya desakan resmi dari mayoritas Kwaran, Kwarcab kini berada di bawah tekanan organisatoris untuk segera mengambil langkah. Jika tidak, arus mosi tidak percaya ini diyakini akan terus membesar dan bisa saja mengundang perhatian publik.

Kini apakah kwarcab akan menjawab dengan bijak dan konstitusional, atau memilih bertahan dalam. Namun yang pasti, 14 Kwaran telah bersuara lantang  Muslub adalah harga mati yang mesti diindahkan kwarcab.