KLIK

Setelah melalui dinamika internal yang cukup menyita perhatian publik selama sepekan terakhir, Dr. Roni Sampir secara resmi menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gorontalo. Pernyataan pengunduran diri tersebut dituangkan dalam surat resmi yang diserahkan langsung kepada Sekretaris PMI Kabgor, Bobi R. Hasan, pada Senin, 28 Juli 2025.

Kepastian ini dikonfirmasi langsung oleh Dr. Roni Sampir saat dihubungi redaksi GoKLIK melalui sambungan telepon pada Selasa malam. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan penuh kebesaran hati, keikhlasan, dan semata-mata demi menjaga keberlangsungan organisasi kemanusiaan tersebut.

"Saya menyadari bahwa dinamika yang berkembang telah menimbulkan kerisauan di tubuh organisasi. Maka dengan segala pertimbangan matang dan demi kebaikan bersama, saya menyatakan mundur dari jabatan Ketua PMI Kabgor," ujar Dr. Roni dalam keterangannya.

Langkah Dr. Roni ini sekaligus menjadi penegas bahwa polemik internal yang sempat mencuat kini tidak lagi relevan untuk dipersoalkan. Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir, publik dikejutkan oleh munculnya berbagai spekulasi terkait arah dan kepemimpinan PMI Kabupaten Gorontalo, yang dipicu oleh perbedaan penafsiran atas pernyataan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PMI yang digelar di Bukit Proja, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat.

Sebagai upaya menjaga akurasi dan keseimbangan informasi, redaksi GoKLIK turut mengonfirmasi kepada Sekretaris PMI Kabgor, Bobi R. Hasan. Dalam penjelasannya, Bobi membenarkan bahwa pengunduran diri Dr. Roni telah diterima secara resmi.

"Dalam surat pengunduran diri, beliau secara eksplisit menyampaikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada prinsip menjaga stabilitas organisasi, membangun ruang kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, serta meredam dinamika internal yang berkembang," ungkap Bobi.

Menanggapi hal tersebut, Bobi juga menyentil tentang langkah-langkah tindak lanjut yang telah dan akan diambil oleh Pengurus PMI Kabgor. Ia menjelaskan bahwa sebagaimana hasil Rakerda sebelumnya, telah disepakati pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Luar Biasa (Muslub).

"Sesuai ketentuan organisasi, tahapan administratif dan prosedural sedang dan akan segera kami jalankan secepat mungkin. Tahapan itu mencakup Rapat Pimpinan untuk mengambil putusan sikap organisasi, lalu melaporkan hasil rapat tersebut kepada Dewan Pengawasan Organisasi yang dalam hal ini melekat pada Bupati Gorontalo, serta melakukan pelaporan resmi kepada Pengurus PMI Provinsi sebagai dasar pelaksanaan agenda Muslub," jelas Bobi.

Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan tersebut merupakan ketentuan organisasi yang wajib dilaksanakan oleh pengurus aktif saat ini. Bobi pun berharap proses percepatan agenda konsolidasi ini dapat berjalan optimal dan tuntas dalam waktu dekat.

Kini, dengan kejelasan status kepemimpinan ini dan langkah tindak lanjut yang mulai digerakkan, diharapkan PMI Kabupaten Gorontalo dapat kembali fokus pada tugas-tugas kemanusiaan, memperkuat sinergi kelembagaan, dan mempercepat pemulihan harmoni internal demi pelayanan maksimal kepada masyarakat.