KLIK

Kritik keras dilontarkan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa, terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gorontalo yang dinilainya memalukan. Hal ini menyusul menumpuknya antrean lebih dari 30 ribu daftar tunggu pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hingga kini tak kunjung tertangani.

Kepada Media Selasa Sore 23/9/2025. Iskandar, menjelaskan tingginya permintaan pencetakan KTP saat ini yang selain kebutuhan pemohon untuk pemenuhan syarat administrasi PPPK juga oleh kebutuhan administrasi masyarakat umum, telah menimbulkan keresahan masyarakat. Mirisnya, banyak pemohon bahkan mencoba mencari solusi dengan mendatangi daerah tetangga seperti Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Namun, upaya itu sia-sia karena ditolak oleh operator di wilayah tersebut.

“Penolakan itu wajar, sebab pengadaan tinta dan sarana pencetakan merupakan beban masing-masing daerah. Jadi, ketika masyarakat kita meminta bantuan ke daerah lain, mereka menolak karena memang tidak ada dasar pembiayaan. Penolakan ini sungguh memalukan bagi kita di kabgor,” tegas Iskandar.

Politisi Golkar tersebut melihat bahwa kondisi ini semakin memperlihatkan lemahnya pengelolaan pelayanan di Disdukcapil Kabgor. Terlebih, laporan masyarakat terus mengalir ke DPRD, khususnya dari wilayah terluar seperti Biluhu, Batudaa Pantai, hingga desa-desa pesisir lainnya yang datang berharap mendapatkan layanan cetak KTP malah tak dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dikarnakan ketiadaan tinta cetak.

Lebih jauh, Iskandar menyindir giat pelayanan KTP keliling atau mobile service yang justru tidak berjalan. “Jangankan pelayanan mobile, pelayanan di kantor saja tidak dapat dilaksanakan dengan baik, apalagi bicara soal layanan jemput bola,” kritiknya tajam.

Politisi itu juga memperingatkan bahwa kelemahan sistem dan minimnya fasilitas pencetakan ini dikhawatirkannya membuka ruang penyalahgunaan yang berbahaya akan berpotensi kejahatan mall administrasi.

“Model kerja seperti ini bisa membuka peluang terjadinya tindak kejahatan. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja mencetak sendiri KTP palsu karena masyarakat tidak terlayani oleh OPD,” ujarnya mengingatkan.

Iskandar menegaskan, masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sebab menyangkut identitas resmi penduduk yang menjadi kebutuhan dasar dalam mengakses layanan publik. Beliau juga mengingatkan bahwa sehubungan dengan program Kopdes Merah Putih tentunya hal ini membutuhkan perbaikan dan pengurusan data identitas para pelaku kopdesnya yang mana KTP adalah salah satu kebutuhan itu. Iskandar juga menilai solusi sesungguhnya sederhana, hanya membutuhkan dukungan anggaran yang sedikit dan tidak seberapa, namun dengan tersedianya tinta dan kebutuhan lainnya terkait layanan ini akan berdampak besar bagi masyarakat.

“Kalau tinta saja tidak tersedia, lalu kerja apa pegawai di OPD tersebut? Ini menyangkut identitas rakyat. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah cepat dan tepat, bukan sekadar alasan,” pungkas Iskandar dengan nada tegas.

Kondisi pelayanan Disdukcapil ini kini menjadi sorotan bersama, Publik pun menunggu komitmen konkrit pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan penting tersebut sebab ini bisa membuat malu daerah kita dimata publik dan daerah lainnya.