KLIK

Menurut Ronald, partai politik memang memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan disiplin kader, termasuk menjatuhkan pemecatan. Namun, konsekuensinya terbatas pada ranah internal partai. “Secara internal, partai berhak mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) ke KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf c UU Pemilu,” jelasnya.

Meski demikian, dari aspek hukum ketatanegaraan, Ronald menegaskan bahwa jabatan anggota DPRD adalah jabatan publik hasil pemilu. Oleh karena itu, keputusan BK tidak serta merta menghapus legitimasi yang diperoleh melalui suara rakyat. “Pasal 81 UU MD3 mengatur, pemberhentian anggota dewan hanya dapat dilakukan jika terbukti melanggar sumpah/janji jabatan atau kode etik, dan harus melalui mekanisme hukum yang sah,” tegasnya.

Lebih jauh, Ronald mengingatkan adanya potensi dualisme status. Di satu sisi, Wahyu Moridu kehilangan keanggotaan partai; di sisi lain, secara kelembagaan ia masih berstatus sah sebagai anggota DPRD sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Kondisi inilah yang kerap memicu sengketa hukum, di mana pihak yang dipecat biasanya menempuh jalur gugatan ke PTUN hingga Mahkamah Agung.

Ronald juga menekankan pentingnya prinsip perlindungan konstitusional. Menurutnya, jabatan publik hasil pemilu adalah mandat rakyat yang tidak bisa begitu saja digugurkan oleh mekanisme internal lembaga atau partai. “Pemecatan anggota DPRD harus melalui due process of law, agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan politik yang justru berpotensi merusak legitimasi demokrasi,” ujarnya.

Di akhir tanggapannya, Ronald menyimpulkan bahwa keputusan BK DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Wahyu Moridu sah secara administratif, tetapi belum final secara konstitusional. “Masih ada ruang hukum yang bisa ditempuh, khususnya melalui gugatan di PTUN. Proses inilah yang akan menguji sejauh mana keputusan BK memiliki legitimasi hukum,” pungkasnya.