KLIK

Menurut Taufik, dugaan keterlibatan keluarga Bupati, terutama anak dan istrinya dalam pengaturan proyek-proyek besar daerah bukan lagi sekadar isu liar, tetapi telah menjadi pola kekuasaan sistematis yang mengikis prinsip integritas dan keadilan publik.

“Hari ini publik menyaksikan bagaimana proyek-proyek pemerintah di Bone Bolango dikendalikan melalui jaringan keluarga Bupati. Anak dan istrinya disebut-sebut menjadi penghubung utama antara kontraktor dan pejabat teknis. Banyak pihak percaya, proyek tidak akan berjalan tanpa restu mereka. Ini bentuk jual beli proyek yang terang-terangan,” ungkap Taufik dengan nada keras.

Lebih memprihatinkan, lanjutnya, praktik serupa juga terjadi pada proses mutasi dan pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemkab Bone Bolango.

“Selain proyek, ada pula dugaan jual beli jabatan. Sejumlah ASN mulai berani bicara bahwa promosi dan rotasi jabatan bisa diatur dengan imbalan tertentu, asalkan ada kedekatan dengan keluarga penguasa. Ini bentuk pelecehan terhadap sistem dan penghinaan terhadap profesionalisme birokrasi,” tegasnya.

Menurut Taufik, kondisi tersebut menciptakan iklim pemerintahan yang merusak dan penuh ketakutan, di mana pejabat dan kontraktor harus memilih antara “setor” atau “tersingkir.”

“Yang tidak mau tunduk, dikucilkan. Yang mau tunduk, diberi ruang asal tahu diri. Pemerintahan seperti ini bukan lagi melayani rakyat, tapi melayani lingkar keluarga penguasa,” ujarnya tajam.

Ia juga menyoroti peran istri Bupati yang disebut-sebut berperan sebagai pengendali informal dalam pembagian proyek dan penentuan siapa yang dipromosikan dalam jabatan tertentu.

“Ketika urusan publik dikendalikan oleh keluarga tanpa dasar hukum dan kewenangan formal, itu bukan lagi pemerintahan, tapi kerajaan kecil dalam birokrasi,” ujar Taufik menegaskan.

Aktivis ini mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik jual beli proyek dan jabatan di Bone Bolango.

“Sudah banyak sinyal dan kesaksian di lapangan. Kalau penegak hukum diam, berarti negara kalah oleh sistem kekuasaan keluarga. Ini harus diusut tuntas, bukan ditutup-tutupi,” seru Taufik.

Ia juga menantang Bupati Bone Bolango untuk membuka klarifikasi publik secara resmi tentang dugaan keterlibatan keluarganya.

“Kalau memang bersih, buktikan dengan membuka seluruh daftar proyek dan proses mutasi jabatan selama masa kepemimpinannya. Rakyat berhak tahu siapa sebenarnya yang mengatur pemerintahan ini,” tegasnya.

Isu ini kini menimbulkan kegelisahan luas di kalangan aparatur dan kontraktor lokal. Beberapa sumber internal Pemkab mengakui, tekanan politik dan permintaan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan keluarga Bupati kerap terjadi, terutama menjelang proses tender dan mutasi jabatan.

Sejumlah kalangan menilai, dugaan praktik jual beli proyek dan jabatan ini dapat menghancurkan integritas pemerintahan daerah jika tidak segera ditindak.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas aparat hukum untuk membuktikan apakah kabar tersebut sekadar isu, atau memang cerminan dari “politik keluarga” yang telah mencengkeram kekuasaan di Bone Bolango.