KLIK

Menurut Taufik, laporan resmi yang telah disampaikan pihaknya kepada Kejati Gorontalo memuat indikasi kuat keterlibatan keluarga inti Bupati, mulai dari anak-anak kandung hingga istri muda sang kepala daerah, dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan permainan gratifikasi atas proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

“Kami mendesak Kejati agar tidak bermain mata dengan kekuasaan. Jika lembaga ini benar-benar berpihak pada penegakan hukum, maka buktikan dengan langkah nyata, bukan sekadar formalitas administrasi. Tapi jika terbukti laporan kami dipermainkan, Elang Tiga Hambalang tidak segan akan menempuh jalur diplomasi hukum hingga ke tingkat pusat,” tegas Taufik dengan nada keras.

Taufik menambahkan, pihaknya tetap menghormati dan menghargai seluruh proses hukum yang sedang dan akan dijalankan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, selama proses itu benar-benar dijaga independensinya. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada “calo hukum” atau pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan laporan ini sebagai alat tawar-menawar kepentingan.

“Kami akan melakukan pemantauan langsung terhadap semua tahapan penanganan perkara ini. Jika ada aroma negosiasi di balik meja, kami pastikan akan membuka semuanya ke publik,” sambungnya.

Elang Tiga Hambalang, yang selama ini dikenal konsen mengawal isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Gorontalo, menilai bahwa praktik nepotisme dan dugaan jual beli proyek di Bone Bolango telah melampaui batas kewajaran pemerintahan daerah. Hingga berpotensi pada gagalnya pengelolaan pemerintahan dalam menunaikan janji janjinya mensejahterakan rakyat bone bolango. Mereka mendesak Kejati untuk membuka penyelidikan secara transparan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di daerah yang katanya Serambi Madinah ini.

“Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada pejabat. Siapapun yang terlibat, apalagi jika berasal dari lingkar kekuasaan, harus diproses tanpa pandang bulu,” tutup Taufik.

Dengan sikap keras tersebut, Elang Tiga Hambalang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan daerah dan supremasi hukum di Provinsi Gorontalo.