KLIK

Menurut Ludin, pelibatan unsur psikologi dan adat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mencetak pemimpin wilayah yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang secara emosional yang berakar pada nilai-nilai norma adat daerah. 

“Saya mengapresiasi kebijakan Bupati yang sudah mengakomodasi unsur psikologi dan lembaga adat dalam asesmen kali ini. Ini langkah maju yang menegaskan bahwa jabatan camat bukan sekadar jabatan administratif, tetapi juga jabatan moral dan sosial,” ujar Ludin.

Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar pelaksanaan asesmen tidak berhenti pada penilaian formal, tetapi sungguh menempatkan kapasitas manajerial, psikologis, dan pemahaman terhadap norma dan tatanan adat daerah Gorontalo sebagai fokus utama dalam menentukan kelayakan calon. 

“Seorang camat adalah wajah adat dan moral di tengah masyarakat. Nilai adat daerah kita Gorontalo yang berpalsafah bersendi sara, sara bersendi kitabullah harus menjadi pegangan dalam penilaian,” tegasnya.

Lebih jauh, Ludin juga menekankan pentingnya mempertimbangkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam proses seleksi. Menurutnya, para alumni IPDN memiliki disiplin keilmuan birokrasi dan kompetensi tata kelola pemerintahan yang relevan dengan tugas-tugad camat. 

“Kapasitas mereka dibangun dari keilmuan sistem pemerintahan yang kuat dan relevan, tapi tentu harus dibarengi dengan sikap sosial dan pemahaman adat dan adab,” ujarnya menambahkan.

Dirinya juga menilai keterlibatan lembaga adat penting bukan hanya dalam asesmen, tetapi juga sebagai pengawas moral setelah pejabat dilantik. 

“Jika pejabat bertindak di luar nilai adat, maka lembaga adat punya tanggung jawab moral untuk menegur dan memberi evaluasi. Karena camat yang lahir dari proses yang didalamnya atas pertimbangan lembaga adat dan lebih jauh dari pada itu jabatan camat juga simbol keteladanan bagi masyarakat,” kata Ludin.

Selain itu, Ludin mengusulkan agar prosesi adat Moloopu atau upacara penyambutan pejabat camat nanyinya seharusnya dilaksanakan secara serentak dan sederhana seraya mengedepankan aspek efisiensi sebab nantinya proses ini tentunya akan melibatkan kontribusi masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang belum begitu stabil, serta tetap dalam koridor tatanan adat yang berlaku. Ia menilai cara itu mencerminkan nilai penghormatan adat, serta efisiensi anggaran daerah.

Sebagai catatan akhir, Ludin mengingatkan agar camat yang terpilih nantinya sudah seharusnya tinggal menetap di rumah dinas dalam wilayah tugasnya. 

“Camat harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya secara simbolik tapi dalam pelayanan nyata. Itu bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian moral seorang pemimpin wilayah,” tandasnya.

Ia berharap, melalui asesmen yang melibatkan unsur psikologis, dan adat ini, Kabupaten Gorontalo dapat melahirkan figur camat yang profesional, berintegritas, serta memahami filosofi adat dan tatanan sosial  kemasyarakatan Gorontalo.