KLIK

Rombongan Komisi I diterima oleh Kepala Desa Tingkohubu Mardian Rinaldi, S.IP beserta jajaran perangkat desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertemuan berlangsung dalam suasana non formal tersebut, membahas sejumlah poin penting terkait tata kelola pemerintahan desa, penguatan pelayanan publik, hingga persoalan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam sesi dialog, Kepala Desa Tingkohubu Mardian memaparkan dua isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah desa, yakni Kepastian pola pendanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang dinilai sangat penting bagi penguatan ekonomi desa. Dan harapan adanya kebijakan bantuan keuangan atau perimbangan dana dari APBD Provinsi Gorontalo untuk mendukung keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk diantaranya untuk kesejahteraan bagi imam dan kader desa.

Kades Mardian menekankan bahwa kemampuan keuangan desa semakin terbatas akibat kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah terbagi pada pos anggaran program wajib sebagaimana tertuang dalam permendes tentang prioritas pengunaan dana desa. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak keuangan desa untuk pengembangan program pemberdayaan maupun ekonomi lokal semakin terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I Femmy K. Udoki yang juga merupakan perwakilan Dapil Bone Bolango, menyampaikan bahwa aspirasi terkait bantuan keuangan bagi desa sedang didorong dalam pembahasan sejumlah rapat kerja maupun forum paripurna pembahasan APBD Provinsi Gorontalo.

“Usulan bantuan keuangan desa dari APBD Provinsi sudah menjadi salah satu pokok aspirasi. Kita berharap akan lahir kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk menghadirkan skema penyeimbangan keuangan desa,” ujar Aleg Fraksi Amanat Bangsa, Femmy K. Udoki.

Terkait Kopdes Merah Putih, Femmy menjelaskan bahwa DPRD saat ini masih menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah pusat dan kementerian terkait mekanisme penganggarannya. Menurutnya, hampir seluruh koperasi desa dan kelurahan sudah siap secara administrasi dan kelembagaan, sehingga kehadiran regulasi pendanaan dari pemerintah pusat akan memperkuat posisi Kopdes sebagai pilar ekonomi masyarakat desa.

Melalui monitoring langsung seperti ini, Komisi I berharap mampu mengidentifikasi persoalan faktual di lapangan dan menyelaraskannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah.