KLIK

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, menyampaikan bahwa bantuan benih jagung yang telah disalurkan sangat membantu petani dalam meningkatkan produksi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kepastian ketersediaan pupuk subsidi yang sejalan dengan peningkatan luas tanam dan volume benih yang diterima petani.

“Ketika produksi ingin kita tingkatkan melalui penambahan benih, maka harus diikuti dengan kepastian pupuk subsidi, baik dari sisi kuota maupun kualitas. Pertanyaan yang muncul di lapangan adalah bagaimana kepastian pupuk subsidi pada periode 2026, terutama untuk benih jagung yang jumlahnya cukup besar,” ujar Erwinsyah.

Ia berharap adanya kejelasan kebijakan terkait alokasi pupuk subsidi agar peningkatan produksi jagung dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Ditambahkan pula bahwa persoalan klasik yang kerap terjadi adalah ketidakseimbangan antara penambahan benih dengan kuota pupuk subsidi. Menurutnya, penurunan harga pupuk per 22 Oktober 2025 sebesar rata-rata 20 persen merupakan langkah positif, namun ketersediaan pupuk tetap menjadi persoalan utama di lapangan.

“Kuota pupuk biasanya ditentukan berdasarkan serapan tahun sebelumnya. Ketika benih ditambah dalam jumlah besar, seharusnya alokasi pupuk subsidi juga ikut disesuaikan. Jangan sampai benih sudah diberikan, tetapi tidak bisa ditanam karena pupuk tidak tersedia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kendala administratif dalam penebusan pupuk subsidi serta pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Direktorat Tanaman Pangan dan Direktorat Pupuk agar program peningkatan produksi jagung berjalan optimal.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI menjelaskan bahwa komoditas jagung tetap termasuk dalam komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk sesuai kebijakan Kementerian Pertanian. Untuk tahun mendatang, subsidi pupuk bagi jagung tetap dialokasikan dengan mempertimbangkan usulan daerah melalui sistem e-RDKK serta evaluasi serapan pupuk di masing-masing wilayah.

“Secara nasional, ketersediaan pupuk tahun 2025 mencapai sekitar 9,5 juta ton. Pada prinsipnya, tidak ada masalah dari sisi ketersediaan, namun memang terdapat kendala distribusi dan serapan di beberapa daerah,” jelas perwakilan Ditjen PSP.

Selain membahas pupuk dan benih, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan aspirasi terkait dukungan alat dan mesin pertanian modern, khususnya drone pertanian, yang dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pertanian di Gorontalo. Pihak Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa pengadaan drone pertanian telah dianggarkan, meskipun jumlahnya masih terbatas dan akan terus diupayakan penambahannya pada tahun-tahun mendatang.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Bapak Pei Misterino selaku fungsional perencanaan serta Ibu Mita dari Humas. Melalui pertemuan ini, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo.