KLIK

Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo tersebut dipimpin wakil ketua komisi I Hj. Sitti Nurayin Sompie yang turut diikuti anggota komisi I lainnya diantaranya Umar Karim, Femmy Kristina Udoki, Yeyen S. Sidiki, serta pendampingan Sekertariat Deprov Gorontalo diterima oleh Kepala Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango beserta jajaran perangkat desa.

Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan sejauh mana kebijakan PMK 81 berdampak terhadap realisasi anggaran desa, khususnya pada kegiatan yang bersumber dari dana earmark serta penyesuaian terhadap kebutuhan non-earmark yang harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa kunjungan ini juga bertujuan melihat kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menyesuaikan pengelolaan anggaran sesuai regulasi terbaru yang berlaku, tanpa mengabaikan pelayanan dasar kepada masyarakat di tengah keterbatasan pencairan Dana Desa tahap lanjutan.

Dari hasil monitoring di Desa Bongopini, Komisi I mencatat bahwa sebagian dana earmark yang tidak terealisasi telah dialihkan secara tepat untuk menutupi kebutuhan non-earmark, dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bone Bolango.

Komisi I menilai langkah pemerintah Desa Bongopini cukup responsif dalam menjaga keberlangsungan program prioritas desa, sekaligus memastikan kegiatan fisik maupun nonfisik tetap berjalan meskipun terdapat penyesuaian anggaran akibat kebijakan pusat.

Melalui kegiatan ini, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya kehati-hatian dan ketaatan terhadap regulasi dalam pengelolaan Dana Desa, serta mendorong pemerintah desa untuk terus berkoordinasi dengan OPD teknis agar setiap kebijakan anggaran tetap akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.