KLIK

Ketidakhadiran perwakilan dari wilayah ujung barat Kabupaten Gorontalo ini memicu reaksi keras dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo. Tak sekadar teguran lisan, Sekda menyatakan akan mengambil langkah formal dengan menyurati Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo.

Langkah tegas Sekda ini bukan tanpa alasan. Baginya, seleksi Paskibraka bukan sekadar rutinitas tahunan atau perlombaan fisik semata, melainkan instrumen penting dalam pembentukan karakter dan nasionalisme generasi muda.

"Itu yang akan saya surati ke Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Karena ini berkaitan dengan sekolah SMA/SMK, kami meminta perhatian mereka terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kemerdekaan," tegas Sekda saat diwawancarai awak media usai pembukaan seleksi.

Secara struktural, kewenangan atas SMA/SMK memang berada di bawah naungan pemerintah provinsi. Hal inilah yang mendasari Sekda untuk berkomunikasi secara formal agar pihak provinsi mengevaluasi pihak sekolah di wilayah Asparaga yang dinilai kurang proaktif dalam mendukung agenda nasional ini.

Berdasarkan laporan Kepala Bagian Kesbangpol, Burhan Ismail, SE, MH., seleksi tahun ini sebenarnya diikuti oleh 113 peserta (58 pria dan 55 perempuan). Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, 18 kecamatan mengirimkan utusannya dengan antusiasme tinggi.

"Hanya satu kecamatan, yaitu Asparaga, yang belum mengirimkan perwakilannya tahun ini," lapor Burhan.
Kekosongan ini dianggap ironis, mengingat Paskibraka dipandang sebagai jalur prestisius bagi siswa untuk menembus sekolah kedinasan seperti TNI, Polri, hingga IPDN di masa depan.

Proses seleksi tahun 2026 ini menggunakan sistem yang sangat transparan:
Tahap Daring: Ujian online yang dipantau langsung oleh (BPIP) dari Jakarta.
Tahap Fisik: Pemeriksaan kesehatan dan kesamaptaan jasmani bagi mereka yang lolos ujian daring.
Pemusatan Latihan: 26 peserta terbaik akan dikarantina pada 1–15 Agustus 2026 sebelum bertugas pada upacara 17 Agustus mendatang.